Sewa Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan  NO. 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK 33/2012) diterbitkan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang miliki negara, mengingat pengaturan dalam PMK No. 96/PMK.06/2007 tak lagi sesuai dengan perkembangan.

Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan Pasal 1 ayat (1), adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN meliputi (Pasal 6 ayat (1)):

a.

BMN berupa tanah dan/atau bangunan;         

b.

BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan;         

c.

BMN selain tanah dan/atau bangunan.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Peraturan Menteri Keuangan  NO. 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK 33/2012) diterbitkan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang miliki negara, mengingat pengaturan dalam PMK No. 96/PMK.06/2007 tak lagi sesuai dengan perkembangan.

Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan Pasal 1 ayat (1), adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN meliputi (Pasal 6 ayat (1)):

a.

BMN berupa tanah dan/atau bangunan;         

b.

BMN berupa sebagian tanah dan/atau bangunan;         

c.

BMN selain tanah dan/atau bangunan.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info