Surat Izin Mengemudi

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Kapolri”) menerbitkan Peraturan No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (“Peraturan Kapolri”). Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 88 dan 89 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas).

Pasal 88 UU Lalu Lintas mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Kapolri yang mengatur ketentuan atas tata cara dan persyaratan pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (“SIM”).

Sebelumnya, ketentuan mengenai SIM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (“PP 44/1993”).

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri ini, SIM terbagi atas dua kategori, SIM perseorangan untuk pengemudi kendaraan pribadi dan SIM umum untuk pengemudi kendaraan angkutan umum.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Kapolri”) menerbitkan Peraturan No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (“Peraturan Kapolri”). Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 88 dan 89 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas).

Pasal 88 UU Lalu Lintas mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Kapolri yang mengatur ketentuan atas tata cara dan persyaratan pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (“SIM”).

Sebelumnya, ketentuan mengenai SIM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (“PP 44/1993”).

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri ini, SIM terbagi atas dua kategori, SIM perseorangan untuk pengemudi kendaraan pribadi dan SIM umum untuk pengemudi kendaraan angkutan umum.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info