Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi (Perpres No 25/2012) diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 42 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44/2008).

Pasal 42 UU No. 44/2008 memandatkanpembentukan gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait,yang ketentuannya diatur dengan peraturan presiden.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Gugus Tugas), seperti yang diatur dalam Pasal 1, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.Gugus Tugas ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 2).

Tugas utama dari Gugus Tugas adalah untuk mengoordinasikan dan memantau upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi; melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi. Kegiatan tersebut akan dievaluasi dan dilaporkan kepada presiden (Pasal 2 dan Pasal 4).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi (Perpres No 25/2012) diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 42 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44/2008).

Pasal 42 UU No. 44/2008 memandatkanpembentukan gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait,yang ketentuannya diatur dengan peraturan presiden.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Gugus Tugas), seperti yang diatur dalam Pasal 1, adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi.Gugus Tugas ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 2).

Tugas utama dari Gugus Tugas adalah untuk mengoordinasikan dan memantau upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi; melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi. Kegiatan tersebut akan dievaluasi dan dilaporkan kepada presiden (Pasal 2 dan Pasal 4).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info