Perubahan Struktur Organisasi BPH Migas

Setelah 10 tahun berdirinya Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (“BPH Migas”), Pemerintah menerbitkan dua peraturan tentang perubahan struktur organisasi institusi tersebut.

Dua peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 49 of 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 67 of 2002 (“PP 67/2002”) tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (“PP 94/2012”) dan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2012 tentang Perubahan Preaturan Presiden No. 86 tahun 2002 (“Keppres 86/2002”) tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (“Perpres 45/2012”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Setelah 10 tahun berdirinya Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (“BPH Migas”), Pemerintah menerbitkan dua peraturan tentang perubahan struktur organisasi institusi tersebut.

Dua peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 49 of 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 67 of 2002 (“PP 67/2002”) tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (“PP 94/2012”) dan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2012 tentang Perubahan Preaturan Presiden No. 86 tahun 2002 (“Keppres 86/2002”) tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (“Perpres 45/2012”).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info