Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Peradilan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan No. 026/KMA/SK/II/2012 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan (KMA 26/2012), untuk memperbaiki efisiensi prosedur administrasi persidangan dan pelayanan pengadilan, yang saat ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

KMA 26/2012 juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

Standar-standar tersebut diatur dalam Lampiran KMA 26/ 2012, yang terdiri dari 6 Bagian, yaitu:

Standar umum diatur dalam Bagian II. Contohnya, para pihak yang bersengketa dipanggil untuk memasuki ruang sidang berdasarkan sistem antrian. Selain itu, KMA 26/2012 mengatur dua sesi persidangan, yaitu sesi pagi yang diadakan pada pukul 09.00-12.00 dan sesi sore yang diadakan 13.00-17.00.

Selanjutnya, pengadilan diwajibkan untuk mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi pengadilan, dan media lainnya yag mudah dilihat masyarakat.

Biaya perkara juga harus diumumkan oleh pengadilan bersangkutan, yang harus diatur dalam surat keputusan ketua pengadilan.

Sebagaimana lazimnya proses berperkara saat ini, pengadilan akan mengenakan biaya untuk proses perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara (bagian II huruf B angka 3). Tetapi, biaya perkara tidak akan dibebankan kepada terdakwa dalam proses pidana.

Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM tersebut.

Lebih lanjut, pihak-pihak yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk diberi pembebasan biaya perkara (prodeo).

Mengenai kelebihan biaya perkara, pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara ini. Apabila kelebihan biaya perkara belum juga diambil oleh pihak terkait setelah enam bulan, pihak terkait akan kehilangan hak mereka untuk mengambil kelebihan biaya perkara, yang nantinya akan disetorkan ke kas negara (Bagian II huruf b angka 7).

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada pengadilan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pengadilan terhadap standar pelayanan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih jauh, Bagian III mengatur batas waktu penanganan kasus, yaitu pengadilan harus memberikan putusan untuk kasus perdata dalam waktu enam bulan setelah gugatan didaftarkan. Perlu diketahui, proses mediasi harus diadakan sebelum gugatan diperiksa. Setelah secara lisan memberi putusan, pengadilan wajib memberikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pengadilan juga harus memberi putusan untuk kasus pidana paling lama enam bulan sejak perkara tersebut didaftarkan oleh penuntut umum. Namun, hal ini hanya berlaku jika terdakwa tidak ditahan.

Apabila terdakwa ditahan, maka kasus tersebut harus diselesaikan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. Masa tahanan diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih lanjut, Lampiran juga mencantumkan standar pelayanan bagi pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer.

Perlu dicatat, Lampiran tidak mengatur sanksi yang terperinci bagi pejabat pengadilan yang melanggar KMA 26/2012. Tetapi, Mahkamah Agung akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi.

KMA 26/2012 diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2012 dan berlaku sejak tanggal yang sama.