Untuk meningkatkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Perpres 33/2012). Perpres ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerja sama antara institusi pemerintah dan institusi lain dalam mengelola dokumen dan informasi hukum.
Adapun tujuan dari Perpres 33/2012, seperti tercantum dalam Pasal 2, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Sebelumnya Perpres 33/2012 terbit, JDIHN diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 (Keppres 91/1999).
Untuk memahami peraturan ini, perlu diketahui definisi JDIHN. Pasal 1 ayat (1) Perpres 33/2012 mendefisinikan JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
......