Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Untuk meningkatkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Perpres 33/2012). Perpres ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerja sama antara institusi pemerintah dan institusi lain dalam mengelola dokumen dan informasi hukum. 

Adapun tujuan dari Perpres 33/2012, seperti tercantum dalam Pasal 2, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Sebelumnya Perpres 33/2012 terbit, JDIHN diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 (Keppres 91/1999). 

Untuk memahami peraturan ini, perlu diketahui definisi JDIHN. Pasal 1 ayat (1) Perpres 33/2012 mendefisinikan JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Untuk meningkatkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Perpres 33/2012). Perpres ini dimaksudkan untuk mengembangkan kerja sama antara institusi pemerintah dan institusi lain dalam mengelola dokumen dan informasi hukum. 

Adapun tujuan dari Perpres 33/2012, seperti tercantum dalam Pasal 2, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Sebelumnya Perpres 33/2012 terbit, JDIHN diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1999 (Keppres 91/1999). 

Untuk memahami peraturan ini, perlu diketahui definisi JDIHN. Pasal 1 ayat (1) Perpres 33/2012 mendefisinikan JDIHN sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info