Peraturan BI membatasi Kepemilikan Saham Atas Bank

Editorial Team

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (Peraturan), yang mengatur batas kepemilikan atas saham bank umum. Peraturan ini adalah bagian dari upaya BI untuk meningkatkan pelaksanaan good corporate governance pada sektor perbankan, melalui larangan dan pemecahan kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada satu pemilik (lihat bagian “menimbang”).

BI memberlakukan Peraturan ini untuk bank umum (lihat UU No. 7/1992 tentang Perbankan. diubah dengan UU No. 10/1998)dan bank syariah (lihat UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah). Sedangkan, Peraturan ini tidak berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat (Pasal 1 (1)) dan bank milik pemerintah (Pasal 3). Dapat diartikan, bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI, dapat dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah.