Pengembang Perumahan Wajib Mewujudkan Hunian Berimbang

Menteri Perumahan Rakyat (“Menteri”) menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (“Peraturan”) sebagai pelaksana Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua pasal tersebut memandatkan terbitnya kerangka hukum untuk hunian berimbang pada tahap perencanaan, pembangunan dan pengembangan.

Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang, yang terdiri dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret (rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah) atau kombinasi antara rumah susun umum dan rumah susun komersial (Pasal 1 (1)).

Peraturan ini berlaku untuk perorangan dan badan hukum, lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dan juga pengawasannya (Pasal 2).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Menteri Perumahan Rakyat (“Menteri”) menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang (“Peraturan”) sebagai pelaksana Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua pasal tersebut memandatkan terbitnya kerangka hukum untuk hunian berimbang pada tahap perencanaan, pembangunan dan pengembangan.

Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang, yang terdiri dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret (rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah) atau kombinasi antara rumah susun umum dan rumah susun komersial (Pasal 1 (1)).

Peraturan ini berlaku untuk perorangan dan badan hukum, lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dan juga pengawasannya (Pasal 2).

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info