BUMN Diberikan Wewenang untuk Memungut PPN dan PPnBM

Pada 6 Juni 2012, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan No. 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya (Peraturan).

Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh rekanan BUMN, sekaligus menjadi landasan hukum bagi BUMN, untuk memungut, menyetor dan melaporkan transaksi yang dikenakan PPN dan PPnBM.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku

Pada 6 Juni 2012, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan No. 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya (Peraturan).

Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh rekanan BUMN, sekaligus menjadi landasan hukum bagi BUMN, untuk memungut, menyetor dan melaporkan transaksi yang dikenakan PPN dan PPnBM.

......

Subscribe to read more legal analysis.

Hukumonline Pro Intelligence

Platform AI hukum terpercaya sebagai solusi komprehensif riset Anda

professionalprofessionalProfessional Solutions
professionalprofessionalUniversity Solutions
*Syarat dan ketentuan berlaku
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info