Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat mengesahkan revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU 10/2009) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR terdekat. Lewat regulasi ini, pemerintah bakal memberikan insentif kepada pelaku usaha wisata hingga jasa kreasi.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Usaha Pariwisata kepada pelaku usaha baik insentif fiskal maupun insentif nonfiskal, bunyi Pasal 17A dari draf Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan).
Berdasarkan draf RUU Kepariwisataan yang diterima Hukumonline, disebutkan pada pasal 17A bahwa pelaku usaha wisata akan mendapatkan insentif fiskal maupun nonfiskal. Adapun saat ini pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata.















