Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) memasukan ketentuan khusus perlindungan data ke dalam bab khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Konsumen (RUU Pelindungan Konsumen). Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR Wiwin Sri Rahyani memastikan ketentuan tersebut akan diatur dalam pasal khusus.
Untuk menghindari tumpang tindih regulasi, pengaturan perlindungan data konsumen dalam RUU disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).















