Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga Hadi Subhan mengungkapkan pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (UU 37/2004). Saat ini, pembahasan revisi masih dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak.
Saat dihubungi Hukumonline, Hadi mengatakan revisi UU 37/2004 akan diajukan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025. Perubahan regulasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan dinamika norma dan penerapan.
“Bukan mengganti UU Kepailitan, tapi merevisi beberapa bagian,” ucap Hadi yang masuk sebagai tim perubahan UU 37/2004.
