Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus memperjuangkan revisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Saat ini proses revisi masih berkutat pada antren panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024.
Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan terdapat beberapa hal perubahan yang diusulkan dalam revisi UU Anti Monopoli yaitu redefinisi mengenai pelaku usaha mengingat dinamika bisnis yang semakin borderless, perubahan rezim post-merger notification menjadi pre-merger notification, dan penguatan kelembagaan serta kewenangan KPPU. Revisi juga penting dilakukan untuk merespons perkembangan dunia bisnis yang berlangsung cepat mengingat usia UU Anti Monopoli cukup tua.
