Pemerintah berencana mengintegrasikan pengaturan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan jaringan transmisi gas bumi ke dalam satu Peraturan Presiden (Perpres). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, penyusunan rancangan beleid tersebut hampir rampung, dan saat ini memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.
Itu memang menyikapi dinamika yang sedang terjadi. Kami ingin menggabungkan semua ketentuan gas ini menjadi satu, HGBT dan jaringan transmisi ini kami gabungkan, sehingga menjadi lebih komprehensif, ucap Laode kepada Hukumonline.
Rancangan Perpres tersebut nantinya akan mencabut Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Jaringan Gas Rumah Tangga untuk Pelanggan Kecil.















