Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syaiful Huda menyarankan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 1/2011). Ada tiga hal yang ia usulkan dalam rencana revisi itu.
Soal pengadaan tanah yang memang agak rumit, misalnya, kebutuhan (lahan) untuk pembangunan rumah di kota tertentu. Banyak masyarakat tidak punya rumah, tapi problemnya tak mudah pengadaan tanah, ujar dia kepada Hukumonline.















