Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas percepatan kebijakan satu peta atau one map policy. Muncul usulan pembentukan omnibus law terkait pertanahan dan tata ruang untuk mengurai konflik pertanahan di kawasan hutan.
"Kita membutuhkan perbaikan secara menyeluruh terkait dengan persoalan pertanahan. Ini tidak mungkin kita lakukan tanpa merevisi norma-norma yang ada. Kami menyarankan kodifikasi atau omnibus law di bidang pertanahan dan tata ruang," ujar anggota Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.















