Asosiasi profesi mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) memasukkan ketentuan mengenai pembentukan monetary settlement system. Menurut mereka, keberadaan sistem tersebut penting untuk memastikan aktivitas keuangan di kawasan PFII memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
"Jika kita tidak membangun monetary settlement system sendiri di PFII, maka kita akan kehilangan potensi pendapatan dari settlement fee, custody fee, hingga clearing service yang justru akan dinikmati oleh bank di Singapura atau Hong Kong," ujar Ketua Asosiasi Chartered Financial Analyst (CFA) Indonesia Edwin Ridwan.















