Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan agar ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) diturunkan menjadi 40%. Alasannya, kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisma P Hutajulu, tingginya TKDN menjadi kendala utama sejumlah investor mengurungkan niat atau batal saat negosiasi perjanjian jual beli listrik (PJBL). Hal tersebut turut berdampak pada lambannya proyek untuk pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
Persoalan ihwal TKDN ini masih berlanjut pembahasannya dalam rapat-rapat panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Selain itu, masa relaksasi ketentuan TKDN untuk proyek PLTS saat ini diharapkan berlaku sekitar 3 tahun sampai dengan 4 tahun, di mana sebelum akhirnya bertahap batasan komponen bahan baku lokal itu dinaikkan. "Beberapa lender tindak menginginkan regulasi itu. Sudah ada pembicaraan sebelumnya, sudah deal, tapi hanya karena ada TKDN jadi menunggu dia," katanya.















