Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera merampungkan revisi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 41/1999). Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengusulkan sistem pembagian hasil pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Sekarang ini khususnya hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh provinsi dan dibentuk dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sedangkan hutannya ada di kabupaten. Maka ada banyak usul untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih efisien," ujar Darori.















