Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Sistem Bagi Hasil Baru di RUU Kehutanan

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Sistem Bagi Hasil Baru di RUU Kehutanan

10 Maret 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Natural Reso...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera merampungkan revisi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 41/1999). Anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengusulkan sistem pembagian hasil pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Sekarang ini khususnya hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh provinsi dan dibentuk dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sedangkan hutannya ada di kabupaten. Maka ada banyak usul untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih efisien," ujar Darori.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Pemerintah Benahi Penapisan Dokumen Lingkungan di Amdalnet dan OSS

Diposting dalam 7 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Siapkan Payung Hukum Pengembangan Industri Metanol

Diposting dalam 4 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Satukan Aturan HGBT dan Transmisi Gas

13 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua