Pemerintah akan mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) kepada DPR menyusul rampungnya penyusunan draf RUU HPI yang melibatkan beberapa kementerian beserta Mahkamah Agung (MA). Saat ini, mayoritas menteri kabinet Indonesia Maju yang terlibat dalam penyusunan RUU HPI sudah memberikan paraf persetujuan dan segera menyerahkan RUU HPI kepada Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan draf RUU HPI yang diperoleh Hukumonline terungkap definisi Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah keseluruhan asas hukum dan aturan hukum di dalam sistem hukum nasional Indonesia yang mengatur persoalan atau sengketa di bidang perdata yang mengandung unsur asing.
