Transisi pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA) ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026. Guna menyempurnakan struktur peradilan pasca-transisi, MA mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Pajak yang baru.
Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA Yodi Martono Wahyunadi menjelaskan, salah satu poin perbaikan hukum acara yang paling disoroti adalah ketiadaan skema pembukaan jalur kasasi. Menurutnya, ketiadaan tahap kasasi selama ini membuat putusan Pengadilan Pajak langsung berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang berakibat pada melonjaknya beban permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA tanpa saringan hukum awal.
