Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat ini membahas revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009). Agenda revisi salah satunya mengatur mengenai partisipasi masyarakat yang menjamin ketersediaan informasi data dan ruang konsultasi berkaitan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, mengatur melibatkan masyarakat dengan bentuk kemitraan kepada masyarakat, mitra pembangunan, dan filantropis.
Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Kurniawan menjelaskan solusi dalam revisi UU 25/2009 tersebut bertujuan untuk mencapai birokrasi yang citizen centric. Paradigma pemerintahan kini bertransformasi menjadi bekerja bersama masyarakat, ucapnya.















