Pemerintah mulai merancang regulasi baru untuk memperluas cakupan sanksi administratif terhadap jenis pelanggaran yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (PermenLHK 14/2024). Contoh pelanggaran yang tengah dikaji misalnya kebakaran hutan dan kerusakan terumbu karang.
Kami sedang membahas pelanggaran seperti apa yang mungkin dikenakan denda, ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dewi Sri Kurniawati kepada Hukumonline.
