Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan melakukan sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJ). Menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018).
Sebenarnya kami telah menggarap baik RUU maupun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pengadaan barang dan jasa. Namun karena RUU aspek politiknya pasti tinggi maka bridging-nya pakai Perpres, kata Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin kepada Hukumonline.















