Pengaturan dana kemitraan menjadi salah satu materi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (UU 25/1992) tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian). Instrumen ini dirancang sebagai salah satu sumber permodalan koperasi yang berasal dari mitra pendana, baik anggota maupun bukan anggota.
Akademisi Universitas Bakrie Suwandi mengusulkan agar pengaturan dana kemitraan dalam RUU Perkoperasian perlu didukung dengan basis usaha yang jelas. Menurutnya, kelayakan usaha harus tersedia terlebih dahulu untuk menentukan unit atau lini bisnis koperasi yang akan dibiayai melalui dana tersebut.
Perlu diatur lebih jauh adalah persoalan bahwa dana kemitraan itu basisnya adalah harus ada dulu kelayakan usahanya, ucap Suwandi.
