Sanksi pelanggaran pembukaan kawasan hutan bakal diperberat, termasuk pencabutan izin secara permanen. Aturan ini diatur dalam revisi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 41/1999).
"Nantinya penguatan sanksi, termasuk pencabutan permanen bagi pemegang izin yang merusak lingkungan," ujar Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daniel Johan kepada Hukumonline.















