Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU Kehutanan). Salah satu usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah mengubah konsep hak penguasaan negara atas karbon.
Hak negara menguasai karbon tidak boleh mengulang hak negara menguasai tanah. Itu yang harus diubah di dalam undang-undang baru. Jadi negara tidak punya hak menguasai atas karbon, kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian kepada Hukumonline, seusai rapat dengan Komisi IV DPR.
Tujuannya agar rancangan tersebut tidak mengulangi kesalahan paradigma hak negara atas tanah, melainkan mengakui otoritas penuh masyarakat adat atas potensi kredit karbon di wilayahnya.















