Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) intens melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kemananan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Pembina Utama Madya BSSN Maria Widyaningsih mengatakan sedang memfinalisasi ketentuan mengenai sanksi administratif dan aturan pidana untuk memperkuat perlindungan ruang siber nasional dan ekosistem digital.
Termasuk mekanisme dan sertifikasi kelayakan, seperti Data Protection Officer (DPO), kata Maria yang juga ketua Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan RUU KKS kepada Hukumonline.















