Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah menyiapkan Revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM). Salah satu substansi yang akan ditekankan dalam RUU HAM tersebut adalah penguatan kepatuhan Pelaku Usaha melalui mekanisme Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence).
Salah satu poinnya terkait Business and Human Right yang tercermin dalam pemanfaatan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) oleh KemenHAM, ungkap sumber dari Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM KemenHAM yang enggan disebutkan namanya kepada Hukumonline.















