Pemerintah masih menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha. Beleid itu diyakini mampu menyelesaikan masalah sengketa korporasi.
"Banyak persengketaan, perselisihan di antara para pemegang saham maupun pengurus, kita ingin menertibkan itu," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo kepada Hukumonline.
Selain itu, Kemenkum juga memperkuat transformasi digital untuk mendukung penertiban sengketa. Saat ini pihaknya mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mempermudah layanan administrasi hukum. Widodo mencontohkan soal jual beli saham.
