Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (RPP Penataan Ruang) memuat bab khusus mengenai penyelesaian sengketa, sebagai bagian dari upaya mendukung tata ruang berkelanjutan. RPP Penataan Ruang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) dan banyak mengatur proses bisnis penataan ruang.
"Yang khusus nanti ada pelibatan Komite atau Forum Penataan Ruang apabila terjadi sengketa akibat perbedaan kebijakan antar level pemerintah atau antar sektor," ujar Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Djuang Fadjar Sodikin kepada Hukumonline.















