Pemerintah menggodok skema disinsentif bagi pelaku usaha pelanggar kebijakan zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Aturan ini akan dirampungkan bersamaan dengan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.
Skema disinsentif masuk dalam RPerpres Penguatan Logistik Nasional, ujar Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Hermin Esti kepada Hukumonline.
Kemenko IPK bersama kementerian/lembaga terkait masih merumuskan bentuk pemberian disinsentif. Saat ini, pemerintah fokus menciptakan ekosistem logistik yang baik dan terdigitalisasi. Sehingga aturan yang berlaku tak lagi membebani pengemudi angkutan berat, tetapi semua pihak yang terlibat.















