Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (UU 23/2014) tentang Pemerintah Daerah (RUU Pemda). Penyusunan RUU Pemda bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Masih on progress karena kami perlu memperbaiki dan memperkuat basis data kebijakan, dan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data yang akurat. Pembahasan RUU ini harus bersifat tematik agar lebih fokus dan implementatif, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kepada Hukumonline.















