Revisi terhadap Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU Pelayaran) dipastikan berlanjut setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (RUU Pelayaran) sebagai RUU usulan Komisi V DPR pada Kamis, 4 Juli 2024. Pembahasan RUU tersebut dilanjutkan melalui mekanisme panitia kerja atau komisi terkait dengan melibatkan pemerintah.
Berdasarkan draf RUU Pelayaran yang diperoleh Hukumonline terdapat 24 poin perubahan yang termasuk di dalamnya ketentuan ayat yang diubah maupun penambahan pasal. Di antaranya Pasal 15 dan Pasal 16 yang disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, dan Pasal 15F yang membahas mengenai ketentuan kapal pelayaran rakyat dan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.
Selain itu, pada Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 bagian, yakni Bagian Kelima A serta disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, Pasal 26E, Pasal 26F, Pasal 26G, Pasal 26H, dan Pasal 26I yang membahas mengenai ketentuan penyelenggaran pengangkutan pelayanan publik di laut.















