Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Revisi UU Pelayaran Hadirkan 24 Poin Perubahan

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image
Ilustrasi: Shutterstock

Bacaan 2 menit

Revisi UU Pelayaran Hadirkan 24 Poin Perubahan

08 Juli 2024

Skala Dampak

info
image

Tinggi

Sektor Terdampak

info

Transportati...

Revisi terhadap Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU Pelayaran) dipastikan berlanjut setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (RUU Pelayaran) sebagai RUU usulan Komisi V DPR pada Kamis, 4 Juli 2024. Pembahasan RUU tersebut dilanjutkan melalui mekanisme panitia kerja atau komisi terkait dengan melibatkan pemerintah.

Berdasarkan draf RUU Pelayaran yang diperoleh Hukumonline terdapat 24 poin perubahan yang termasuk di dalamnya ketentuan ayat yang diubah maupun penambahan pasal. Di antaranya Pasal 15 dan Pasal 16 yang disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, dan Pasal 15F yang membahas mengenai ketentuan kapal pelayaran rakyat dan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat.

Selain itu, pada Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 bagian, yakni Bagian Kelima A serta disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, Pasal 26E, Pasal 26F, Pasal 26G, Pasal 26H, dan Pasal 26I yang membahas mengenai ketentuan penyelenggaran pengangkutan pelayanan publik di laut.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

DPR Siapkan Pasal Khusus Perlindungan Data di RUU Pelindungan Konsumen

Diposting 19 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

BSN Bakal Awasi Penerbitan SNI oleh LPK lewat Revisi UU Standardisasi

Diposting sehari yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Evaluasi Batas Kepemilikan Asing di Jasa Pembiayaan

20 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua