Parlemen tengah menyusun revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 22/2001). Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu aspek yang diusulkan dalam perubahan.
Saya mendorong kepentingan daerah yang dimasukkan dalam aturan ini yaitu daerah penghasil migas lebih diprioritaskan dalam bagi hasil, kata anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rocky Candra kepada Hukumonline.
