Parlemen mengupayakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Nantinya investor atau pelaku usaha dipermudah dalam berbagai hal seperti perijinan.
"Yang pasti ada penyederhanaan izin-izin, terutama sektor perikanan tangkap yang kami berharap dengan penyederhanaan sekaligus penyatuan mekanisme administrasinya antar kementerian dan lembaga," ucap anggota Komisi IV DPR Riyono kepada hukumonline.com. Hal itu, tambah Riyono, akan menguntungkan pelaku usaha sektor perikanan dan kelautan.
Salah satu contohnya penyederhanaan pengukuran kapal. Saat ini kewenangan itu berada di bawah Kementerian Perhubungan, dan akan diambil alih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sepenuhnya. Sehingga pelaku usaha perikanan tangkap tidak repot mengurus izin ke dua instansi.















