Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) sedang mematangkan draf revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017). Perubahan beleid tersebut akan menambahkan beberapa poin baru, salah satunya menetapkan awak kapal (ABK) dan pelaut perikanan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) yang harus dilindungi negara.
Ya karena sudah masuk Prolegnas Prioritas 2025, kami berharap pertengahan tahun depan sudah bisa dibahas Baleg DPR untuk bisa diundangkan, kata Wakil Menteri KemenP2MI Zulfikar Ahmad Tawalla kepada Hukumonline.
Secara substansi, draft revisi UU 18/2017 akan menambahkan sejumlah poin, meliputi klausul pemberdayaan, promosi hingga aspek penguatan kapasitas para pekerja migran yang ada di luar Indonesia.















