Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi revisi terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022). Salah satunya memuat pasal baru yang secara eksplisit mencegah pembebanan biaya suap dan gratifikasi sebagai pengurang penghasilan bruto, sebagaimana ketentuan aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Kami memasukkan semua standar anti bribery management system sesuai dengan standar OECD di dalam kerangka regulasi yang kami sempurnakan, kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto kepada Hukumonline.















