Kementerian Kehutanan (Kemenhut) merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 (PermenLHK 9/2021) tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Perhutsos). Revisi ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan turunan dari Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 (Perpres 110/2025) tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional.
"Kemenhut mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk pengembangan proyek karbon yang memberikan manfaat ekologis, sekaligus ekonomi bagi masyarakat," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.















