Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Rencana Pangkas Birokrasi dalam Omnibus Kelautan dan Perikanan

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Rencana Pangkas Birokrasi dalam Omnibus Kelautan dan Perikanan

11 April 2025

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Natural Reso...

Lihat Semua

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembentukan peraturan omnibus sektor kelautan dan perikanan. Salah satu ide ialah memangkas birokrasi perizinan.

Undang-undang omnibus ini termasuk (urusan) perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelaku usaha, investor, yang akan berusaha di laut. Mereka tidak melakukan birokrasi panjang, ucap Anggota Komisi IV DPR Saadiyah Uluputty kepada Hukumonline.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

DPR Siapkan Pasal Khusus Perlindungan Data di RUU Pelindungan Konsumen

Diposting dalam semenit

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

BSN Bakal Awasi Penerbitan SNI oleh LPK lewat Revisi UU Standardisasi

Diposting 4 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Evaluasi Batas Kepemilikan Asing di Jasa Pembiayaan

Diposting 7 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua