Pemerintah menyiapkan regulasi turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Per 2 Januari 2026, regulasi ini resmi berlaku.
Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Kurang lebih ada lima atau enam rancangan, tapi kami gabungkan. Misalnya tentang living law, kami buat RPP. Kemudian RPP tentang pengawasan dan pelaksanaan kerja sosial, kemudian terkait pidana mati menjadi seumur hidup dan sebagainya, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung Asep Nana Mulyana.
Asep menjelaskan pembaruan dalam KUHP mencakup tiga permasalahan pokok hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dari pelaku berupa manusia maupun korporasi, dan pidana serta tindakan yang dapat diterapkan. KUHP juga terdiri atas dua buku yaitu Buku Kesatu dan Buku Kedua.
