Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memfinalisasi penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah ("RPP PDP") dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP"). Beleid tersebut akan mengatur lebih rinci soal hak dan kewajiban pemilik serta pengendali data, tata cara pemrosesan dan transfer data ke luar negeri, pengawasan terhadap kepatuhan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.
Sesuai target rencana, Agustus ini sudah diserahkan ke Presiden, kata Kepala Biro Hukum Komdigi Radita Ajie kepada Hukumonline.
Dalam peraturan ini, data pribadi diartikan sebagai informasi mengenai individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yakni data spesifik dan data umum.
