Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Regulasi ini bakal menempatkan KADIN sebagai organisasi suprastruktur yang setara dengan kementerian dan lembaga negara.
"Ini lebih kepada pembangunan hukum dari sisi organisasi suprastruktur. Dia setara dengan kementerian dan lembaga," ujar Ketua Baleg DPR Bob Hasan kepada Hukumonline.
Poin utama regulasi ini yaitu memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi KADIN sebagai representasi tunggal sektor swasta. Nantinya KADIN tidak lagi sekadar menjadi mitra pasif pemerintah, melainkan memiliki daya tawar hukum yang lebih kokoh dalam mengawal kebijakan ekonomi dan investasi nasional.















