Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan menjadi dasar Daya Anagata Nusantara (Danantara) (Danantara) di setiap daerah. Regulasi ini akan mempermudah konsolidasi BUMD antar provinsi hingga kota.
"Di BUMN ada Danantara, maka BUMD juga bisa melakukannya untuk menjadi financing bagi berbagai macam proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerah, maupun berbagai macam proyek-proyek strategis daerah yang tidak perlu didanai seluruhnya oleh APBN," ujar Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rifqinizamy Karsayuda.















