Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan salah satu tujuannya untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja BUMD, khususnya bagi entitas yang dinilai tidak transparan, tidak menguntungkan atau berpotensi merugikan daerah.
"Kami sudah lakukan kajian panjang. Penting untuk memastikan bahwa seribu lebih BUMD itu betul-betul memiliki kinerja yang baik dan transparan, serta menyumbang kepada pendapatan asli daerah," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kepada Hukumonline.
