Pemerintah tengah mempertimbangkan revisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memasukkan ketentuan mengenai tindak pidana suap yang melibatkan pihak asing (foreign bribery). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, rencana perubahan tersebut masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah.
"Masih dalam pembahasan dan diskusi di pemerintahan," ujar Supratman kepada Hukumonline.
Supratman menjelaskan, pengaturan foreign bribery menjadi bagian dari upaya Indonesia memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah menargetkan keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut dapat terealisasi pada 2028.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penyusunan ketentuan foreign bribery akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan KPK bahkan telah menyampaikan sejumlah masukan terkait dengan pembaruan UU Tipikor tersebut.
