Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat ini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi. Regulasi ini antara lain akan mengatur mekanisme pemberian sanksi administratif dalam penyelenggaran proyek kereta cepat.
Sudah disepakati soal sanksi administratif. Nanti akan ada Komite Nasional dan Gugus tugas yang akan melaksanakan kegiatan teknis termasuk pengenaan sanksi, ujar Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Hermin Esti kepada Hukumonline.















