Pemerintah dan DPR RI menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan menyelaraskan regulasi alih fungsi lahan. Beleid ini bakal mengintegrasikan Undang-UndangNo. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011), Undang-Undang No. 20 Tahun 2011tentangRumah Susun (UU 20/2011), serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2016tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)menjadi satu Undang-Undang yang komprehensif.
"Nanti akan dirapatkan kembali. Karena ini terkait dengan alih fungsi lahan," ujar Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas kepada Hukumonline.















