Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan progres dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur Program Penjaminan Polis (PPP) akan rampung pada awal tahun 2025. Selama masa transisi itu, LPS juga menyiapkan sejumlah ketentuan turunan, meliputi besaran iuran awal kepesertaan dan iuran berkala penjaminan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ekuitas industri asuransi.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan beberapa instrumen pendukung lainnya dari RPP Penjaminan Polis sedang disiapkan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun pelaksanaan Penjaminan Polis akan berlaku efektif pada 2028, sesuai amanat UU P2SK. LPS juga akan melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat dan juga industri agar dapat menyesuaikan diri dengan implementasi PPP.















