Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Kurator (RUU Kurator). Instrumen hukum ini mengatur lebih lanjut peran dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia.
Kita masih fokuskan pada Prolegnas Prioritas 2025-2049, kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung kepada Hukumonline.















